 |
| H Ruslan M Daud, SE, M.AP, Anggota Komisi V DPR RI, saat Coffe Morning dengan Wartawan Bireuen di Kediamannya, Meuligoe Resident Cot Gapu Bireuen, Minggu (19/10/2025 / Foto: SR |
KABAR ACEH | Bireuen- H Ruslan M Daud, SE, M.AP, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk segera mengalokasikan anggaran guna penyusunan Detail Engineering Design (DED), sebagai syarat utama untuk mengakses anggaran pembangunan dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan HRD dalam sebuah pertemuan silaturahmi bertajuk Coffe Morning dengan wartawan, di kediamannya Meuligoe Resident, Cot Gapu Bireuen, Minggu, (19/10/2025).
Ia menyayangkan masih banyaknya usulan infrastruktur dari masyarakat Bireuen yang belum dapat ditindaklanjuti karena ketiadaan DED, yang merupakan tahap krusial dalam perencanaan teknis proyek konstruksi.
"Kalau tidak ada DED, pusat tidak bisa anggarkan. Padahal, kita punya banyak peluang untuk membawa pulang ratusan miliar dari Jakarta. Tapi kita butuh modal awal, yakni DED," ujar Ruslan pasca kunker beberapa hari laku ke sejumlah ke Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Tengah.
Ia meminta Bupati Bireuen agar segera memerintahkan Kepala Dinas PUPR, untuk mengalokasikan dana minimal Rp1 miliar untuk penyusunan DED.
Bupati Bireuen periode 2012-2017 menegaskan, dana itu adalah investasi penting yang akan membuka pintu lebar-lebar untuk mengakses anggaran dari kementerian terkait, termasuk dari Instruksi Presiden (Inpres).
"Kalau kita siapkan DED, bisa kita bawa pulang anggaran besar untuk jembatan, jalan, batu pemecah ombak, normalisasi Kuala Pawon di Jangka, dan lainnya. Di kementerian, banyak direktur orang Aceh. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini," tambahnya.
Sebagai perbandingan, Ruslan mencontohkan langkah cepat Pemkab Aceh Utara yang langsung menyusun DED untuk proyek batu pemecah ombak di Gampong Mualem Gubernur Aceh, Kecamatan Seunuddon, tanpa menunggu waktu lama. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung pembangunan.
HRD mengajak Pemkab Bireuen untuk menjalin kolaborasi erat dengan dirinya sebagai perwakilan rakyat di Senayan, guna memperjuangkan dana pembangunan dari APBN.
"Asal untuk kepentingan rakyat, saya siap bantu. Siapapun bupatinya, kalau niatnya baik untuk rakyat, akan saya dukung," tegas mantan Bupati Bireuen itu.
Tahun ini, HRD mengaku telah berhasil membawa anggaran APBN untuk beberapa daerah di Aceh seperti Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Tengah dan telah melakukan kunjungan kerja bersama direktur Kementerian PU kesejumlah lokasi di tiga kabupaten tersebut pada awal Oktober lalu yang berakhir kemarin 18/ 10 di Aceh Tengah.
Hingga berita ini ditayangkan, kabaraceh.co belum berhasil mendapatkan tanggapan resmi dari Pemkab Bireuen terkait rencana penganggaran DED tersebut. [SR81]
