DEPOK - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menerapkan tagline baru yang unik dan sarat makna: "ASN Berpuasa, Rakyat Berpesta." Tagline ini menjadi simbol semangat efisiensi aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
"Jadi kita puasa, maka tagline 2026 adalah ASN puasa, rakyat berpesta," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, saat ditemui wartawan di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Rabu (8/10/2025).
Dedi menegaskan, meskipun anggaran dari pusat menurun, pembangunan di Jawa Barat tidak akan terganggu. Justru, ia berkomitmen mendorong peningkatan kinerja hingga 50 persen sebagai bentuk optimisme menghadapi tantangan fiskal tersebut.
"Kita mah tidak akan menyerah, tarung. Jadi walaupun dana transfernya menurun, tapi tidak akan menurunkan kinerja pembangunan di Jawa Barat," ucapnya tegas.
Efisiensi Ketat: Dari Listrik hingga Perjalanan Dinas
Tagline "berpuasa" bukan sekadar slogan, melainkan mencerminkan kebijakan nyata penghematan di tubuh birokrasi Pemprov Jabar. Dedi mengungkapkan, sejumlah pos belanja pemerintah akan dipangkas, termasuk biaya listrik, air, perjalanan dinas, hingga kegiatan nonprioritas.
"Sumber dana naikkinnya? Birokratnya berpuasa. Bagaimana cara birokrat berpuasa? Biaya listriknya kita turunin setengahnya, bayar airnya kita turunin setengahnya," kata Dedi.
Ia memperkirakan, pemangkasan anggaran bisa mencapai 10 hingga 50 persen, tergantung jenis kegiatan. "Perjalanan dinas kita sisain hanya 10 persen, kemudian kegiatan-kegiatan tidak penting itu nol persen," tambahnya.
Langkah efisiensi itu, menurut Dedi, merupakan bentuk tanggung jawab ASN agar beban pemotongan anggaran tidak berdampak langsung pada masyarakat. Ia menegaskan, pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, bahkan di tengah keterbatasan fiskal.
Pemprov Jabar optimistis kebijakan "ASN Berpuasa, Rakyat Berpesta" akan menumbuhkan disiplin baru di kalangan ASN dan memperkuat kepercayaan publik. Dedi juga menegaskan, efisiensi birokrasi akan diarahkan untuk memastikan program-program masyarakat, terutama bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
"ASN kita harus punya mental petarung. Kalau rakyat harus berpesta, maka birokratnya yang menahan diri. Itu filosofi kita," tutup Dedi.
Dengan semangat efisiensi tersebut, Jawa Barat bertekad menjadi contoh provinsi yang tetap produktif dan inovatif meskipun menghadapi keterbatasan fiskal dari pemerintah pusat. []
