BANDA ACEH – Suasana Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (26/9/2025), menjadi saksi pelantikan 290 pejabat eselon III dan IV oleh Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir. Dari jumlah itu, 113 pejabat eselon III dan 177 pejabat eselon IV resmi mengemban amanah baru.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam birokrasi. Tujuannya untuk menyegarkan kinerja dan memperkuat roda pemerintahan. "Saya berharap pelantikan ini membawa berkah bagi pemerintah dan masyarakat Aceh," ujarnya.
Namun di balik suasana seremonial, Nasir mengingatkan bahwa tanggung jawab besar menanti para pejabat baru. Aceh hingga kini masih berhadapan dengan persoalan mendasar yang belum tuntas: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta masalah stunting yang mengkhawatirkan.
"Aceh hari ini masih berada pada posisi termiskin. Tingkat kemiskinan mencapai 12,33 persen, atau 740 ribu orang dari 5,5 juta penduduk," ungkapnya.
Kondisi ekonomi juga belum memberi harapan besar. Pertumbuhan ekonomi Aceh hanya 4,5 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. "Begitu pun kondisi stunting, yang juga masih bermasalah," tambah Nasir.
Selain tantangan sosial-ekonomi, Pemerintah Aceh juga menghadapi pekerjaan rumah dalam hal pengelolaan anggaran. Hingga September 2025, realisasi belanja APBA baru mencapai 58,1 persen, tertinggal 3 persen dari target 61 persen.
"Kalau belanja tersendat, maka upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran pun ikut tersendat. Jangan sampai setelah dilantik realisasinya malah stagnan," tegas Sekda.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran bukan hanya persoalan administratif, tetapi instrumen vital untuk menekan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menggerakkan ekonomi rakyat. Karena itu, pejabat baru diminta segera berkoordinasi dengan kepala SKPA masing-masing agar program bisa cepat berjalan.
Pelantikan ini, kata Nasir, bukanlah akhir, melainkan awal ujian baru bagi para pejabat. "Saya harap bapak ibu dapat mengambil langkah cepat, jangan menunggu. Segera laksanakan program dan percepat pengentasan kemiskinan," pungkasnya.
Dengan pelantikan 290 pejabat ini, Pemerintah Aceh seolah meletakkan pondasi baru untuk memperbaiki tata kelola birokrasi. Namun, ujian sesungguhnya ada pada hasil kerja: apakah rotasi jabatan mampu mempercepat pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan, atau sekadar menjadi rutinitas birokrasi yang berulang dari tahun ke tahun. []
