ACEH UTARA – Dari ruang rapat Kementerian PUPR di Jakarta, kabar gembira itu dibawa pulang: proyek pembangunan jalan penghubung Paya Bakong–Pante Bahagia akhirnya masuk program Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan Jalan Daerah (IJD) tahun 2025. Kepastian ini sontak menjadi harapan baru bagi masyarakat pedalaman Aceh Utara.
Kepala Dinas PUPR Aceh, Ir. Mawardi, ST, menegaskan bahwa pembangunan ruas ini bukan sekadar proyek fisik. Ia menyebutnya sebagai agenda prioritas Gubernur Aceh sekaligus bagian dari program nasional untuk memperkuat konektivitas wilayah. "Pembangunan jalan ini diharapkan membuka akses Paya Bakong yang selama ini relatif terisolasi, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah," kata Mawardi.
Isolasi Paya Bakong bukanlah cerita baru. Bertahun-tahun masyarakat setempat bergelut dengan akses jalan yang sempit, berlubang, dan sulit dilalui saat hujan. Akibatnya, hasil pertanian sulit dipasarkan, akses layanan kesehatan terbatas, hingga pendidikan anak-anak kerap terganggu. Kini, janji pembangunan jalan membuka secercah cahaya perubahan.
Konfirmasi percepatan proyek ini juga datang dari pejabat pusat. Kepala Subdirektorat Jalan Daerah, Ahnes Intan, ST, MT, bersama perwakilan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sari Satria Dwipayana, ST, MT, menyatakan dukungan penuh agar pembangunan jalan segera terealisasi. Kehadiran mereka mempertegas bahwa proyek ini tidak sekadar rencana di atas kertas.
Dukungan politik juga mengalir dari parlemen daerah. Anggota DPRA, Salma, menilai jalan Paya Bakong–Pante Bahagia akan menjadi nadi baru bagi perekonomian warga. "Jika jalan ini terealisasi, manfaatnya langsung terasa. Petani lebih mudah memasarkan hasil panen, anak-anak lancar ke sekolah, dan pelayanan publik akan semakin cepat," ujarnya.
Dari perspektif pembangunan, jalan bukan hanya urusan transportasi. Jalan adalah jembatan sosial-ekonomi. Ia menentukan harga komoditas, biaya logistik, hingga kesempatan kerja. Dengan akses lebih baik, pedalaman Paya Bakong tidak lagi berada di pinggir peta pembangunan, melainkan masuk dalam arus utama pertumbuhan.
Namun, di balik optimisme itu, publik juga menaruh harapan agar pembangunan berjalan transparan dan tepat waktu. Sejarah menunjukkan, tak sedikit proyek infrastruktur yang molor atau menurun kualitasnya akibat lemahnya pengawasan. Di sinilah tantangan pemerintah, memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun benar-benar berkualitas dan tahan lama.
Bagi pemerintah daerah, proyek ini juga momentum politik. Keberhasilan menghadirkan jalan strategis akan meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat pedalaman mendapat tempat dalam prioritas pembangunan.
Masyarakat Paya Bakong pun menyambut rencana ini dengan penuh antusias. Mereka tahu, jalan baru berarti peluang ekonomi baru: warung bisa berkembang, hasil tani tak lagi tertahan di kebun, bahkan desa-desa yang dulu sunyi bisa menarik investasi.
Lebih dari itu, jalan penghubung ini akan memperpendek jarak psikologis antara pedalaman dan pusat kabupaten. Rasa keterisolasian bisa perlahan hilang, diganti dengan rasa memiliki akses dan peluang yang sama seperti warga di daerah lain.
Dengan masuknya proyek ini ke dalam program IJD 2025, Pemerintah Aceh berharap kualitas infrastruktur di Paya Bakong semakin baik, serta menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Aceh Utara bagian pedalaman. Sebuah harapan yang kini bergantung pada komitmen semua pihak: pemerintah, kontraktor, hingga masyarakat yang akan menjadi saksi sekaligus penjaga jalan baru itu.
