JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) mengambil langkah konkret mengendalikan inflasi daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir, melaluu keterangan resmi, usai rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Tiga Juta Rumah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).
"Saya minta untuk kepala daerah, mungkin yang perlu dievaluasi teman-teman yang berkaitan bertanggung jawab dengan tugas inflasi ini," kata Tomsi.
Tomsi mengatakan, upaya konkret tersebut di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, dan kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri dari tanggal 23 hingga 30 Juni 2025, hanya sembilan daerah yang telah melakukan enam langkah konkret tersebut. Kemudian, sebanyak 60 Pemda tercatat telah melakukan empat hingga lima langkah konkret.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menyebutkan satu per satu daerah yang telah melakukan langkah konkret, karena menunjukkan tanggung jawab dalam mengendalikan harga.
"Saya menganggap mereka yang berdinas dan bertanggung jawab di pemerintah daerah tersebut nanti, itu betul-betul sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertanggung jawab dan mencintai masyarakatnya," ujarnya.
Lebih lanjut, berdasarkan data yang sama, sebanyak 213 Pemda diketahui hanya melakukan satu hingga tiga langkah konkret. Sedangkan 232 daerah lainnya tercatat belum sama sekali melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.
Tomsi juga memberikan catatan khusus kepada daerah yang dinilai kurang optimal dalam mengendalikan inflasi.
Menurutnya, kurang optimalnya upaya yang dilakukan menandakan daerah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. "Tidak peduli harganya naik, tidak peduli masyarakatnya susah," tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir, melaluu keterangan resmi, usai rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Tiga Juta Rumah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025).
"Saya minta untuk kepala daerah, mungkin yang perlu dievaluasi teman-teman yang berkaitan bertanggung jawab dengan tugas inflasi ini," kata Tomsi.
Tomsi mengatakan, upaya konkret tersebut di antaranya melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, dan kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri dari tanggal 23 hingga 30 Juni 2025, hanya sembilan daerah yang telah melakukan enam langkah konkret tersebut. Kemudian, sebanyak 60 Pemda tercatat telah melakukan empat hingga lima langkah konkret.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menyebutkan satu per satu daerah yang telah melakukan langkah konkret, karena menunjukkan tanggung jawab dalam mengendalikan harga.
"Saya menganggap mereka yang berdinas dan bertanggung jawab di pemerintah daerah tersebut nanti, itu betul-betul sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bertanggung jawab dan mencintai masyarakatnya," ujarnya.
Lebih lanjut, berdasarkan data yang sama, sebanyak 213 Pemda diketahui hanya melakukan satu hingga tiga langkah konkret. Sedangkan 232 daerah lainnya tercatat belum sama sekali melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi.
Tomsi juga memberikan catatan khusus kepada daerah yang dinilai kurang optimal dalam mengendalikan inflasi.
Menurutnya, kurang optimalnya upaya yang dilakukan menandakan daerah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. "Tidak peduli harganya naik, tidak peduli masyarakatnya susah," tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.
