Dorong Kebijakan Presisi, Kemenko PMK Gelar Peningkatan Kapasitas Penyusunan Dasbor Stunting

Untuk mencapai target 14,2 persen pada 2029, diperlukan koordinasi lintas sektor yang solid, termasuk pemanfaatan teknologi dalam perumusan kebijakan.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, Kemenko PMK menggelar kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan dasbor stunting guna mendorong budaya collaboration and precision policy yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Imam Machdi menegaskan bahwa langkah konkret dalam penurunan stunting harus diawali dengan penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

"Kita harus membangun kebijakan yang konvergen agar permasalahan stunting dapat dilihat secara bersama dan intervensi dilakukan pada lokus, sasaran, dan waktu yang sama," kata Imam melalui keterangan resmi yang diterima, Senin (3/3/2025).

Ia juga menekankan bahwa kebijakan berbasis data merupakan fondasi utama dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran.

Menurutnya, data yang digunakan harus mencakup faktor penyebab langsung seperti nutrisi dan kesehatan, serta faktor tidak langsung seperti kesejahteraan, akses layanan kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan literasi keluarga.

"Presisi berarti tepat sasaran, tepat lokasi, tepat penerima, dan tepat waktu. Ini hanya bisa dilakukan dengan data yang terintegrasi," kata Imam.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa teknologi berperan penting dalam mendukung kolaborasi dan konvergensi kebijakan. Teknologi ini diharapkan mampu mendukung analisis dan simulasi intervensi kebijakan secara lebih akurat, terutama dalam konteks penanganan stunting.

Kegiatan ini menyoroti pemanfaatan Precision Policy Platform Dashboard, sebuah platform yang dirancang untuk mengintegrasikan data, mengidentifikasi tren, serta memvisualisasikan data geospasial.

Imam juga berharap platform yang dikembangkan tidak hanya digunakan oleh satu kementerian saja, melainkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait stunting.

Co-founder dan CEO Skyral, Jason Kennedy, selaku narasumber yang memaparkan Simulasi Dasbor Terpadu untuk Penurunan Stunting, menjelaskan bahwa platform tersebut dapat membantu dalam menyusun kebijakan berbasis data.

Platform mencakup dukungan data dari tingkat teknis untuk pelaksanaan program hingga pemantauan, serta evaluasi capaian. Jason menjelaskan bahwa ada tiga fungsi utama platform tersebut, yakni.

Pertama, dapat mengintegrasikan data multisektoral secara real-time, sehingga simulasi dapat terus diperbarui dan kemajuan di lapangan dapat dipantau.

Kedua, dengan integrasi data geospasial, dasbor ini bersifat interaktif, memungkinkan pengguna memilih fitur dan informasi yang relevan. Ketiga, melalui algoritma dan pemodelan, pemerintah dapat mensimulasikan berbagai skenario kebijakan untuk menemukan titik optimal dalam intervensi di daerah atau sasaran tertentu.

"Platform ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan yang evidence-based dan dapat diakses oleh berbagai kementerian serta lembaga melalui sistem management access yang terintegrasi," ujar Jason.

Kegiatan pilot showcase precision policy platform dashboard ini menjadi sarana dalam peningkatan kapasitas tingkat Kementerian dan Lembaga, dalam mencari berbagai alternatif baru yang dapat mendorong terciptanya ekosistem penanganan stunting yang lebih baik di Indonesia.