LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan menggelar forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Lhokseumawe pada Senin (25/2/2025) ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi serta memberikan masukan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe, Dr. Ir. Tgk. H. Anwar Ali, ST, MT, MAg., IPU.AER, yang mewakili Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah guna menyempurnakan rancangan awal RKPK Tahun 2026.
"Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPK 2026," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rancangan awal RKPK 2026 harus memenuhi prinsip kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan kesinambungan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita harus memperhatikan isu-isu nasional dan regional agar rencana yang disusun selaras dengan kebijakan pimpinan tertinggi," ujar Anwar Ali.
Fokus pada Sektor Prioritas
Pemko Lhokseumawe berkomitmen untuk menuntaskan program-program yang telah direncanakan, dengan fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penguatan sektor pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
"Semoga rancangan awal RKPK 2026 dapat tersusun dengan baik sehingga pembangunan di Kota Lhokseumawe semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," tambahnya.
Kolaborasi dan Dukungan Multipihak
Anggota DPRK Lhokseumawe, Hery, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa RKPK harus mengakomodasi kebutuhan ekonomi lokal, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pemberdayaan UMKM. Ia berharap pemerintah bisa lebih agresif dalam memberikan dukungan kebijakan serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Sementara itu, akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Faisal Matriadi, yang menjadi pemateri utama dalam forum ini, mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data agar program-program yang dirancang lebih tepat sasaran.
"Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan memperhatikan tren global. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu membangun sumber daya manusia yang unggul agar Lhokseumawe siap menghadapi tantangan di masa depan," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPS Kota Lhokseumawe, Oriza Santifa, S.Si., M.Si., yang menekankan bahwa penyusunan RKPK harus selaras dengan indikator statistik yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Sinergi Menuju Kota yang Lebih Maju
Konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk DPRK, perwakilan OPD, akademisi, Kepala BPS Kota Lhokseumawe, serta organisasi kemasyarakatan, yang turut memberikan masukan konstruktif dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Dengan adanya forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe semakin matang, terarah, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemko Lhokseumawe optimis bahwa melalui sinergi dan keterlibatan semua pihak, RKPK 2026 akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. [Adv]
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe, Dr. Ir. Tgk. H. Anwar Ali, ST, MT, MAg., IPU.AER, yang mewakili Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah guna menyempurnakan rancangan awal RKPK Tahun 2026.
"Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPK 2026," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rancangan awal RKPK 2026 harus memenuhi prinsip kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, dan kesinambungan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita harus memperhatikan isu-isu nasional dan regional agar rencana yang disusun selaras dengan kebijakan pimpinan tertinggi," ujar Anwar Ali.
Fokus pada Sektor Prioritas
Pemko Lhokseumawe berkomitmen untuk menuntaskan program-program yang telah direncanakan, dengan fokus pada sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penguatan sektor pertanian, serta pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
"Semoga rancangan awal RKPK 2026 dapat tersusun dengan baik sehingga pembangunan di Kota Lhokseumawe semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," tambahnya.
Kolaborasi dan Dukungan Multipihak
Anggota DPRK Lhokseumawe, Hery, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa RKPK harus mengakomodasi kebutuhan ekonomi lokal, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pemberdayaan UMKM. Ia berharap pemerintah bisa lebih agresif dalam memberikan dukungan kebijakan serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil.
Sementara itu, akademisi Universitas Malikussaleh (Unimal), Faisal Matriadi, yang menjadi pemateri utama dalam forum ini, mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data agar program-program yang dirancang lebih tepat sasaran.
"Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan memperhatikan tren global. Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu membangun sumber daya manusia yang unggul agar Lhokseumawe siap menghadapi tantangan di masa depan," ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPS Kota Lhokseumawe, Oriza Santifa, S.Si., M.Si., yang menekankan bahwa penyusunan RKPK harus selaras dengan indikator statistik yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Sinergi Menuju Kota yang Lebih Maju
Konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk DPRK, perwakilan OPD, akademisi, Kepala BPS Kota Lhokseumawe, serta organisasi kemasyarakatan, yang turut memberikan masukan konstruktif dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. Dengan adanya forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe semakin matang, terarah, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemko Lhokseumawe optimis bahwa melalui sinergi dan keterlibatan semua pihak, RKPK 2026 akan menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. [Adv]
