Hal itu disampaikan Azwardi dalam sambutannya saat membuka kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Aceh Utara – Lhokseumawe di aula Hotel Rajawali Lhokseumawe, Sabtu, 12 November 2022.
Kegiatan itu diikuti ratusan Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA se-Aceh Utara. Juga turut menjadi peserta sejumlah wartawan pemula lintas organisasi pers yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, mahasiswa pegiat pers kampus, serta praktisi Humas dari instansi pemerintah, TNI/Polri, BUMN dan BUMD.
Pj Bupati Aceh Utara Azwardi mengatakan melalui diklat dan sosialisasi kode etik jurnalistik diharapkan dapat menjadi jalan pencerdasan bangsa di bidang pers. “Kami merasa bangga dan apresiasi untuk PWI telah bekerja sama dengan Kepala Sekolah dan Perguruan Tinggi sehingga lahirlah acara diklat pada hari ini,” kata Azwardi.
Kata dia, saat ini masih ada anggapan jika dekat dengan wartawan membuat birokrat atau para guru menjadi repot dan susah diurus. Anggapan ini salah dan harus diubah. “Wartawan selalu akan mencerdaskan bangsa, memberi petunjuk yang benar, image men-just negatif harus kita ubah. Fenomena ini kenapa bisa terjadi, padahal tugas wartawan itu sangat mulia. Wartawan bisa mengedukasi masyarakat, dengan tulisan wartawan, pemerintah akan memperbaiki sistem pembangunan di Aceh Utara yang kurang tepat dan menyentuh masyarakat.”
Lebih lanjut Azwardi mengatakan, saat ini kita hidup di zaman digital, informasi menyebar tanpa batas. Sudah menjadi tanggung jawab wartawan untuk mengekspos yang benar dan objektif.
Kepada para Kepala Sekolah, Azwardi berpesan agar tidak perlu alergi dengan tugas wartawan. Sebab, wartawan sudah dibekali dengan kode etik jurnalistik, sama juga dengan ASN juga punya kode etik. “Jadi, tinggal kita jalankan saja dengan menghindari gesekan-gesekan dengan awak media. Mari kita kolaboratif dengan para media, tidak ada yang perlu disembunyikan, misalnya terkait pengelolaan dana BOS, APBK, Otsus, dan lain-lain.”
Penggunaan dana BOS, misalnya, dan Otsus, itu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, kita melakukan secara transparan. Saya mengajak rekan-rekan wartawan agar sama-sama membangun Pase, karena sehebat apapun kita tanpa kerja pers kita tidak bisa.
Banyak hal yang semestinya perlu dipublikasi oleh saudara (wartawan) agar informasi tersampaikan kepada masyarakat. Begitu juga kalau ada keluhan dari masyarakat, maka menjadi catatan bagi kami.
“Sebab, kami pemerintah juga tidak tertutup kemungkinan adanya kekhilafan dalam pengelolaan pemerintahan, beri masukan untuk kami untuk memperbaiki, baiknya seperti apa arah kebijakan yang menguntungkan masyakat di Bumi Malikussaleh ini.”
Birokrasi saat ini, lanjut Azwardi, sudah lumayan baik, termasuk teritegrasi sistem penanganan banjir. Di mana dalam waktu yang tidak terlalu lama pihak Kementerian terkait langsung menurunkan Menteri ke lapangan dan membangun kembali tanggul yang rusak. Sejumlah tanggul yang rusak waktu cepat sudah dibangun kembali oleh Kementerian PUPR.
"Alhamdulillah banjir kemarin sedikit teratasi, bahkan sampai Menteri turun ke mari berkat pemberitaan media. Para pemangku kepentingan hadir ke sini. Alhamdulillah tertangani dengan baik. Kemudian juga mengenai stunting, sejak saya ke sini bulan Juli lalu di mana angka stunting pada 7,2 persen, Alhamdulillah sekarang turun menjadi 6,1 persen," sebut Azwardi.
Pemberitaan jalan rusak yang selama ini diangkat oleh beberapa media juga akan lebih cepat ditanggapi di tingkat Provinsi dan Pusat. “Nah, ini juga bentuk mengetuk hati para pemangku kepentingan di tingkat yang lebih tinggi.”
“Terimakasih kepada para rekan jurnalis atas liputan di Aceh Utara selama ini, info dari sahabat wartawan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan di Aceh Utara."
Kegiatan diklat dan sosialisasi kode etik jurnalistik juga turut dihadiri unsur Muspida Plus Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Panitia menghadirkan dua pemateri dari kalangan wartawan senior, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Pers (DKP) Aceh Tarmilin Usman, SE, MSi, dan praktisi pers Indonesia asal Sumatera Utara Muhammad Syahrir, M.I.Kom, yang juga mantan Ketua PWI Sumut.
Tarmilin Usman dalam pemaparannya antara lain mengajak semua elemen terus menjaga hubungan baik dengan wartawan. Tarmilin meminta agar semua elemen dapat melayani wartawan dan memberikan hak jawab apabila didatangi wartawan. Profesi wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, dan lingkup pekerjaan seorang wartawan diikat dengan Kode Etik Jurnalistik.
"Jangan takut sama wartawan, dari organisasi manapun kalau dia wartawan harus dilayani, kalau tidak dilayani nanti wartawan itu menulis sesuka hatinya, yang rugi nanti Bapak/Ibu. Sekali lagi saya bilang, jangan takut sama wartawan, karena wartawan itu bukan malaikat pencabut nyawa," tegas Tarmilin Usman.
Praktisi pers Indonesia asal Medan, Sumut, Muhammad Syahrir, memberikan pandangan kehadiran pers di tengah-tengah masyarakat saat ini. Syahrir juga memberi gambaran seperti apa wartawan yang sepatutnya dilayani atau tidak.
Ketua PWI Perwakilan Aceh Utara - Lhokseumawe, Sayuti Achmad, mengatakan kegiatan Diklat dan Sosialisasi Kode Etik Jurnalistik itu dimaksudkan untuk mengedukasi agar semua pihak mengetahui bagaimana kerja wartawan dan seperti apa kode etiknya. “Kita berharap semua mitra kerja kita agar lebih cerdas menghadapi wartawan di lapangan," ungkapnya.[] (/Adv)
