KABAR ACEH | Bireuen- H Ruslan M Daud, SE Anggota DPR RI Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali melanjutkan kunjungan kerja (Kunker) di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
Kunker politisi PKB itu dalam rangka penyampaian capaian program kerja dan silaturrahmi dengan aparatur gampong dan masyarakat, hari ini Kamis (21/7/2022) di sejumlah kecamatan kawasan Peusangan yang bertempat di Jangka dan di Kecamatan Gandapura, Kuta Blang dan Makmur yang berpusat di Desa Cot Mane Kecamatan Gandapura.
Pada kesempatan tersebut H Ruslan M Daud (HRD) yang dikenal dekat para ulama itu, mengatakan, ikut turun ke sejumlah Kecamatan guna menampung sejumlah aspirasi masyarakat lapisan bawah serta meninjau sejumlah infrastruktur yang belum terbangun.
Sebelumnya, HRD dan tim juga silaturrahmi dengan aparatur desa, tokoh dan masyarakat di Kecamatan Peudada, Jeunib, Jeumpa, Juli, Kota Juang dan Kecamatan Kuala, yang dimulai sejak 19 Juli lalu.
Dikatakan HRD, kunjungan kerja di Kabupaten Bireuen ini untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat sesuai amanah dan Undang-undang.
"Dari sini kita akan menampung seluruh keluhan dan aspirasi masyarakat, dan ini merupakan tugas kami di DPR RI saat ini untuk selanjutnya akan membahas dengan mitra kerja dari Kementerian terkait," jelasnya.
Bupati Bireuen periode 2012-2017 menambahkan, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan padanya di Komisi V yang membidangi insfrastruktur, termasuk pogram fisik, berupa jalan, jembatan, saluran, serta sejumlah insfratruktur lainnya.
"Adapun capaian program yang telah terlaksana secara padat karya maupun swakelola, baik (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), P3TGAI, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pamsimas, Sanitasi Pedesaan (Sandes), Aquiver Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) serta sejumlah program lainnya yang telah berdampak langsung dirasakan masyarakat," ungkap HRD dihadapan warga yang antusias mendengarkan walau ditengah suasana hujan sedang dan disertai gerimis dilokasi acara bahkan melanda seluruh Kabupaten Bireuen.
Pada pertemuan yang juga dihadiri para Keuchik, Imum Mukim, tokoh masyarakat serta ribuan Keluarga Penerima Bantuan (KPB) BSPS itu, ia memintas sejumlah data warga miskin dan berpenghasilan rendah untuk dapat dilakukan usulan penambahan rumah rehab tahun ini dan 2023 mendatang.
"Tentu program bantuan bedah rumah ini wajib untuk seluruh warga masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Dalam hal ini kita tidak membeda-bedakan dalam penyalurannya. Walau penerima dari partai atau warna apa saja. Karena semua sama dan itu wajib dibantu melalui Komisi V, khususnya Kementerian PUPR," tegas HRD. [SR]
