KABAR ACEH | Jakarta- Anggota Komisi V DPR RI FPKB Daerah Pilihan Aceh II H. Ruslan M. Daud, SE (HRD) menyatakan alokasi anggaran di Kementerian Perhubungan untuk Aceh masih minim dan belum sesuai harapan.
Hal tersebut disampaikan HRD beberapa waktu yang lalu dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Membahas Program Kerja Tahun 2022, di Ruang Sidang Komisi V Komplek Gedung DPR RI Senayan.
Pernyataan HRD itu disampaikan untuk menyikapi dokumen presentasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Ir. Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI.
Bupati Bireuen 2012-2017 itu merasa sedikit kecewa dengan minimnya alokasi anggaran dari Kementrian Perhubungan untuk Aceh.
"Saya perhatikan di seluruh Direktorat Jenderal Kementerian ini, alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sangat minim untuk Aceh. Saya tidak tahu mengapa hal ini terjadi," kata HRD, "padahal kebutuhan belanja peralatan jalan dan kelengkapan infrastruktur transportasi lainnya di Aceh sangat banyak", lanjut Ruslan.
Dia juga mengaku tidak mengetahui faktor apa yang mendasari minimnya alokasi anggaran dari kementrian tersebut untuk Aceh padahal kebutuhannya sangat banyak.
"Seharusnya Pak Menteri bisa menyesuaikan alokasi anggaran tersebut dengan kebutuhan kelengkapan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan Aceh sehingga capaian pembangunan dapat berjalan maksimal," tutup Ruslan. [SR]
