PAKAR Aceh: Dana Covid-19 Berpotensi Rawan Penyimpangan

KABAR ACEH | Bireuen- Dewan Pimpinan Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (DPP PAKAR) Aceh, menyikapi pengelolaan dana Covid-19 sebagai langkah bersama secara sinergi dalam penanggulangan tanggap darurat Virus Corona Disease (Covid-19) di Aceh, meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab/Pemkot agar transparan dalam pengelolaan dana tersebut.

Pasca realokasi hasil refocussing mata anggaran sekitar Rp1,7 Triliyun oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti Pemda Bireuen khususnya pada tahap realokasi dana sekitar Rp4,6 Milyar dan tahap kedua Rp35 Milliar lebih, tentu tidak kurang yang rata rata puluhan milliar di Aceh dana Covid berputar. Baik itu setiap instansi vertikal dan instansi daerah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana atau Tim Gugus Covid 19 dan Dana Sosialisasi Covid-19 pada Dinas Informatika.

Namun publik menilai sikap Pemerintah di Aceh belum mencerminkan adanya suatu 'Transparansi' sebagai keterbukaan informasi publik dana rakyat Aceh yang akan diperuntukkan ke sektor mana saja pada setiap SKPA/SKPD melalui Gugus Tugas Covid-19. 

Kita lihat selama ini belum akuratnya atau suatu kejelasan terkait informasi jumlah dana yang terkesan masih ditutupi dan simpang siur saat di update melalui tim Gugus Tugas Covid-19 di Aceh kepada publik.

Hal itu disampaikan M.Iqbal S.Sos, Ketua DPW PAKAR Bireuen dan Pengurus DPP PAKAR Aceh kepada sejumlah awak media, dalam Press Releasenya via pesan WhatsApp, Rabu (6/5/2020).

"Saya selaku pengurus Pakar Aceh yang selama ini terus mengamati 'desas desus' pengelolaan dana Covid-19 yang merupakan realokasi dana berbentuk hibah bisa ditujukan secara langsung baik dalam bentuk bantuan sosial (Sembako) dan pengadaan barang barang Alat Kesehatan (Alkes) atau Alat Pelindung Diri (APD) tanpa tender atau pelelangan," jelas Iqbal.

Apalagi bila nanti terindikasi penggelambungan harga, sembako yang tidak sesuai dengan data jenis barang sembako saat diserahkan masyarakat cuma 4 jenis sembako yang sering disalurkan, terdiri dari Indomie, Beras, Gula dan Minyak Goreng. Selain itu masyarakat tidak menerima dari sembilan jenis lainnya sembako. Begitu juga pengadaan barang alkes dan APD yang rawan terjadi dugaan Mark Up serta gratifikasi. 

Begitu juga dengan data penerima manfaat banyak tidak valid serta dana sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kepada Media Elektronik dan Media Cetak (Televisi, Radio, Media Cetak dan Online) tidak jelas jumlah sumber dana kerjasama dengan media yang dibawah kendali tim Gugus Tugas Covid-19 di Aceh, yang kita lihat sekarang seperti kurang transparansi," ungkap Iqbal Aktivis Pakar Aceh ini.

Untuk itu, kita secara tegas meminta dan mendesak Pemerintah Aceh dan Plt Gubernur Aceh bersama DPR Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota serta DPRK di Aceh. Bagaimana dibalik marabahaya Covid-19 harus membangun citra yang baik dan keterbukaan informasi publik sesuai anjuran Pemerintah Pusat secara Nasional yang mengacu sesuai instruksi Presiden Jokowi, untuk tidak menimbulkan masalah, terkait penanganan covid-19 di daerah, khususnya di Aceh.

Tidak cukup disitu, Pemerintah jangan hanya  perlu dukungan elemen sipil dan media disaat sekarat menghadapi problem maupun pencitraan, sehingga peran media jangan cuma sebagai corong pemberitaan dalam membangun pencitraan hal positif dan menutupi hal negatif diruang publik pada masa masa penyakit Wabah ini perlu dukungan dan kerjasama semua pihak di Aceh.

Apalagi dalam hal upaya penanggulangan Covid-19, tentu ini bukan pekerjaan kecil dan perlu gerakan kontrol sosial oleh seluruh elemen masyarakat Aceh. Sebagai upaya pemerintah membangun solidaritas  kemanusiaan kepada masyarakat dalam upaya melawan Covid-19 serta kepecayaan publik atas anggaran yang di realokasi bisa diawasi secara bersama dan tepat sasaran dengan bisa dipertanggungjawabkan tanpa terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang berpotensi sebagai Virus Kejahatan Kemanusian Jilid II, pasca Covid-19 pergi ketempat asalnya," pungkas Iqbal Pakar Aceh [REL]