![]() |
| Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan Sosialisasi Perwal Nomor 44 Tahun 2026 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pelaku usaha, Rabu (28/10/2026). |
KABAR ACEH CO - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Wilayah Kota Banda Aceh, bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan yang berlangsung di Kedai Kopi Barika, Batoh, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026), diikuti pelaku usaha dari berbagai wilayah di kota tersebut. Sejumlah staf Disnaker Banda Aceh dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh turut hadir untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja.
Kepala Disnaker Kota Banda Aceh, Fahmi, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong kesadaran mengenai pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap para pelaku usaha dapat memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Fahmi.
Perkuat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai Perwal Nomor 44 Tahun 2026 dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan turut menyampaikan informasi tentang program perlindungan, manfaat kepesertaan, serta pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.
Bagi Disnaker, pemahaman terhadap aturan menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan usaha. Sosialisasi juga menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai program perlindungan yang tersedia bagi tenaga kerja.
Fahmi mengatakan, peningkatan kesadaran pelaku usaha diperlukan untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang memberikan perlindungan lebih baik kepada pekerja.
“Kita akan terus mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja. Ini merupakan bagian dari upaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mewujudkan lingkungan kerja yang lebih aman dan memberikan kepastian perlindungan bagi para pekerja,” ujarnya.
Sinergi pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha
Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan pemahaman dan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah berperan mendorong pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan informasi mengenai program dan manfaat perlindungan bagi pekerja. Pelaku usaha diharapkan memahami ketentuan tersebut dan menjalankan kewajibannya sesuai aturan.
Disnaker Banda Aceh berharap sosialisasi Perwal Nomor 44 Tahun 2026 dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2026, para pelaku usaha diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, sehingga tercipta hubungan kerja yang lebih produktif, aman, dan berkelanjutan,” kata Fahmi.
Melalui kegiatan ini, Disnaker Banda Aceh menegaskan pentingnya pemahaman regulasi dan kesadaran pelaku usaha dalam mendukung perlindungan tenaga kerja. Sosialisasi diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh. [Adv]

