Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh Jaya Hasilkan Sejumlah Rekomendasi

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang digelar Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh bekerjasama dengan Polres Aceh Jaya, juga dibarengi dengan penyampaian/penguatan materi dari MAA Provinsi dan juga Polda Aceh. 

Kegiatan yang dihadiri olen unsur Kepala Desa atau Keuchik, Tuha Peut serta unsur perangkat desa lainnya ini juga berlanjut dengan diskusi tentang pelaksanaan Polmas di Kabupaten Aceh Jaya.

Sanusi M. Syarif, Praktisi Peradilan Adat Gampong dan Mukim dari Sekretariat MAA Provinsi Aceh yang memfasilitasi kegiatan diskusi acara tersebut menjelaskan kepada media ini bahwa Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) dilakukan setiap tahun oleh MAA Provinsi bekerjasama dengan Polda Aceh dan juga Polres serta MAA kabupaten/kota, namun daerah pelaksanaannya setiap tahun bergilir karena keterbatasan anggaran.

"Sejak tahun 2012, MAA dengan Polda Aceh bekerjasama dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas), setiap tahun. Kegiatan tiap tahunnya dilakukan bergilir di kabupaten/kota. Karena ini juga menyangkut dengan anggaran. Terkadang setahun ada 5 hingga 12 kabupaten/kota. Dalam Rakor ini kita bahas perkembangan, kendala, juga capaian dalam penyelesaian sengketa secara adat. Termasuk mengevalusi tentang Kantibmas, terkait peran kepolisian terutama Babinkamtibmas di kampung," ungkapnya.

"Jadi dalam Rakor itu dihadirkan narasumber dari MAA Provinsi, kemudian ada narasumber dari Polda Aceh, terutama dari jajaran Direktorat Binmas Polda Aceh. Kemudian penyelenggaranya itu di Polres. Jadi Polres bekerjasama dengan MAA kabupaten/kota. Pesertanya terlibat unsur Forkopimda setempat, tapi utamanya keterlibatan langsung dari pemangku adat di Gampong dan Mukim," ungkapnya lagi, menjelaskan.

Lebih lanjut Sanusi menjelaskan, dalam Rakor selain mereview tentang materi Peradilan Adat dan materi tentang Kamtibmas. "Juga dibahas persoalan-persoalan yang muncul, kendala-kendalanya seperti apa, hubungan dengan kepolisian seperti apa, efektivitas penanganan perkara seperti apa. Kemudian di bagian akhir kita diskusikan mengenai rekomendasi dan tindak lanjut," tuturnya.

Sanusi mengatakan, diskusi tentang pelaksanaan Polmas tersebur berjalan lancar, dimana para peserta cukup antusias mengikuti rangkaian kegiatan dan diskusi. Bahkan para peserta turut mengusulkan berbagai rekomendasi kepada Majelis Adat Aceh yang kiranya dapat diadopsi menjadi sebuah aturan baku oleh kalangan masyarakat adat di gampong-gampong serta institusi pemerintah tingkat kabupaten.

Selain itu, peserta yang umunya dari perangkat desa ini juga siap untuk memperkuat pemahaman warga tentang fungsi adat serta keberadaan Lembaga Adat dalam menyelesaikan suatu perkara di gampong-gampong. Hal ini disadari oleh peserta bahwa Adat dan Adat Istiadat merupakan bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari masyarakat yang tujuannya untuk kebaikan Bersama.

Adapun Rekomendasi yang dicapai pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang digelar MAA Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Jaya, yaitu sebagai berikut:
1. Lhok Teumon memperkuat pemahaman warga terhadap adat di Gampong Lhok Teumon;
2. Agar Mahkamah Syar'iyah (MS) meminta rekom gampong sebelum menangani perkara cerai;
3. Perlu edaran surat Bupati tentang pelaksaan adat perkawinan, dll;
4. Perkara syariat yang diselesaikan di gampong perlu dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah;
5. Perlu menyusun kembali penguatan adat gampong;
6. Perlu adanya fasilitas untuk perangkat gampong, serta
7. Perlu Pergub (Peraturan Gubernur) untuk mewajibkan gampong-gampong membuat reusam per tahun 2 reusam.
[Adv]
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru