Majelis Adat Aceh Gelar Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat Di Aceh Jaya

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh yang mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah berjuluk Serambi Mekkah. Tentang Adat Istiadat ini telah diatur cukup tegas dalam Undang-Undang Republik Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Otoritas yang menjalankan Adat dan Adat Istiadat serta melakukan pembinaan terhadap Lembaga Adat hingga ke tingkat Gampong adalah Majelis Adat Aceh (MAA), yaitu sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Aceh yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya Aceh yang bersendikan Agama Islam. Hal ini dipertegas dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh.

Dalam Qanun tersebut, Lembaga yang disingkat MAA ini juga mempunyai fungsi untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Adat/Pemangku Adat, peningkatkan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim, serta peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menyukseskan penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat yang menjadi bagian dari unsur pembangunan Aceh yang berlandaskan syariat Islam.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat ini berjalan dengan baik, Majelis Adat Aceh tiap tahun melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di gampong-gampong ke berbagai kabupaten/kota bekerjasama dengan Polda Aceh serta instansi terkait lainnya. Terbaru, MAA Provinsi Aceh bekerjasama dengan Polres Aceh Jaya mengadakan Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Polmas di gampong-gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Acara yang digelar satu hari penuh ini berlangsung di Aula DPMPKB, Selasa (20/9/2022). Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua MAA Provinsi Aceh yang diwakili Ketua Bidang Hukum Adat Drs. Syaiba Ibrahim, dan dihadiri Tim Binmas Polda Aceh, Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiyono, serta Ketua MAA Aceh Jaya Tgk Anwar Ibrahim bersama lebih 40 orang peserta yang terdiri dari ketua MAA Kabupaten setempat, para Keucik dan Tuha Peut Gampong, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, wartawan media cetak dan online, serta perwakilan LSM Peduli Aceh.

Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiyono dalam sambutannya menyampaikan, Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat Dan Polmas adalah suatu forum resmi yang diadakan untuk membahas berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja Majelis Adat Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya. AKBP Yudi menjelaskan, keberadaan Majelis Adat Aceh penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan melalui Peradilan Adat serta dalam upaya mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang baik berdasarkan tuntunan syariat Islam dan aturan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Rapat Koordinasi/Evaluasi menjadi satu-satunya forum untuk menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dasar hukum pada Qanun 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No 189/67702011, 1054/MAA/XII/201, B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh," kata AKBP Yudi.

Kasat Binmas Polres Aceh Jaya AKP Iswandi, sebagai panitia pelaksana kegiatan tersebut mengatakan, tujuan digelarnya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) antara lain untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Polmas dan Peradilan Adat serta kerja sama antar pilar Polmas di lapangan. 

Menurut AKP Iswandi, kerjasama ini penting untuk meminimalisir konflik-konflik sosial di tengah masyarakat, serta menyelesaikan perkara yang terjadi diantara masyarakat yang memuaskan semua pihak berdasarkan adat yang berlaku.

"Diharapkan kegiatan-kegiatan koordinasi Peradilan Adat terus berkelanjutan terutama terkait restorative justice, yaitu sebuah upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan atau diselesaikan dengan Peradilan Adat yang lebih memuaskan semua pihak serta lebih berkeadilan yang bernuansa kekeluargaan yang sesuai dengan khasanah bangsa juga norma justice dalam masyarakat," ujarnya.

Sementara Ketua Bidang Hukum Adat MAA Provinsi Aceh, Drs. Syaiba Ibrahim menjelaskan, Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) di gampong-gampong dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman kepada semua stakeholders terkait kedudukan Adat dan Adat Istiadat dalam pembangunan Aceh di bidang sosial kemasyarakatan.

"Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Polmas ini juga untuk melihat sejauh mana implementasi Peradilan Adat di gampong-gampong serta tantangan apa saja yang dialami perangkat desa selaku pihak pelaksana Peradilan Adat. Disamping itu, juga untuk meningkatkan pemahaman tentang Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang disiapkan dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Syaiba Ibrahim menjelaskan, terkait Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas), Majelis Adat Aceh bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Aceh. Karenanya Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Polmas ke daerah-daerah turut hadir tim Binmas dari Polda Aceh. Selain itu, tentunya juga bekerjasama dengan setiap Polres yang menjadi representasi Polri di kabupaten/kota yang berada dibawah Polda Aceh.

"Sehingga perkara-perkara ringan yang terjadi di masyarakat yang sudah memiliki otoritas untuk diselesaikan melalui Peradilan Adat bisa berjalan dengan baik. Ada 18 sengketa/perselisihan Adat dan Adat Istiadat yang bisa diselesaikan oleh pemangku adat atau perangkat desa melalui Peradilan Adat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Perkara-perkara ringan ini diselesaikan di tingkat gampong, hasilnya diberitahukan ke pihak kepolisian setempat. Majelis Adat Aceh sendiri juga terus melakukan pembinaan terhadap perangkat gampong selaku pihak yang menjalankan Peradilan Adat," pungkasnya. [Adv]
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru