![]() |
| Rapat strategis dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DSI Aceh, Marzuki, digelar di ruang rapat dinas setempat, Senin (6/4/2026) |
BANDA ACEH - Di ruang rapat Dinas Syariat Islam Aceh, Senin, 6 April 2026, pembahasan itu berjalan jauh melampaui soal lomba membaca Al-Qur’an. Pemerintah Aceh mulai menyusun langkah untuk serangkaian agenda besar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) hingga beberapa tahun ke depan.
Rapat dipimpin Pelaksana Tugas Kepala DSI Aceh, Marzuki. Fokusnya bukan hanya kesiapan jangka pendek menghadapi MTQ Nasional 2026 di Semarang, tetapi juga agenda yang lebih besar: Aceh sebagai tuan rumah MTQ Nasional 2028.
Bagi pemerintah daerah, MTQ bukan sekadar kompetisi tilawah. Ia telah lama menjadi etalase identitas religius Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam. Karena itu, persiapan dilakukan sejak dini—mulai dari aspek teknis, koordinasi antarlembaga, hingga pembinaan sumber daya manusia.
Sebelum agenda nasional 2028, Aceh terlebih dahulu akan menggelar MTQ tingkat provinsi pada 2027 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Event itu dipandang sebagai simulasi penting sebelum menghadapi skala yang lebih besar.
Apa yang sedang dipersiapkan? Selain infrastruktur dan pelaksanaan teknis, pemerintah juga membahas pembinaan peserta dan kesiapan kelembagaan. Rapat tersebut dihadiri pejabat serta staf terkait di lingkungan DSI Aceh untuk menyusun langkah yang lebih terukur.
Marzuki menegaskan bahwa MTQ memiliki dimensi yang lebih luas daripada perlombaan semata. “MTQ bukan hanya ajang perlombaan, tetapi juga momentum syiar Islam dan pembinaan generasi Qurani di Aceh,” ujarnya.
Pernyataan itu mencerminkan cara pemerintah melihat MTQ: sebagai ruang pembentukan citra sekaligus penguatan identitas keagamaan masyarakat Aceh.
Mengapa persiapan dilakukan lebih awal? Pengalaman pelaksanaan event berskala nasional menunjukkan bahwa kesiapan teknis kerap menjadi titik lemah jika dikerjakan mendadak. Apalagi, MTQ nasional tak hanya melibatkan peserta, tetapi juga ribuan tamu, official, dan kebutuhan logistik yang kompleks.
Di sisi lain, agenda ini juga membawa dimensi ekonomi dan sosial. Setiap pelaksanaan MTQ berskala besar biasanya menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, hingga usaha masyarakat setempat.
Bagi Pemerintah Aceh, keberhasilan MTQ nanti bukan hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga kemampuan menunjukkan bahwa Aceh tetap konsisten menjaga identitasnya sebagai daerah yang menjadikan nilai-nilai syariat Islam bagian dari kehidupan publik.
Di ruang rapat itu, persiapan baru dimulai. Namun bagi Aceh, panggung MTQ 2028 tampaknya sudah mulai dibangun dari sekarang.

