JAKARTA - Di sebuah ruang kendali yang sarat layar pemantau di Gedung B Kemendagri RI, arah kebijakan pemulihan wilayah Sumatera pascabencana dirumuskan. Rabu, 15 Januari 2026, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah hadir membawa satu agenda utama: memastikan Aceh tidak tertinggal dalam arus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi nasional.
Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri itu dipimpin langsung oleh Muhammad Tito Karnavian. Di forum tersebut, pemerintah pusat mempertemukan kepala daerah dari berbagai provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi, dari banjir hingga tanah longsor.
Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto bersama jajaran pejabat tinggi negara. Pertemuan ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, melainkan upaya menyatukan langkah dalam menghadapi dampak bencana yang kian kompleks akibat perubahan iklim.
Dalam arahannya, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kecepatan menjadi kunci. Ia meminta pemerintah daerah segera menuntaskan pendataan kerusakan dan kebutuhan anggaran. Tanpa data yang presisi, penyaluran bantuan berisiko meleset dari sasaran.
Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur dasar—jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga hunian masyarakat. Sektor-sektor ini dinilai sebagai fondasi awal untuk menggerakkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi warga.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera dalam beberapa bulan terakhir memang tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik. Sektor pertanian dan perikanan turut terdampak, sementara roda ekonomi masyarakat melambat. Dalam konteks itu, pemulihan dituntut berjalan simultan: membangun kembali fisik sekaligus menghidupkan kembali ekonomi.
Di tengah pembahasan tersebut, Fadhlullah memaparkan kondisi terkini di Aceh. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus bergerak pada dua jalur sekaligus: penanganan darurat yang masih berlangsung dan perencanaan rehabilitasi jangka menengah hingga panjang.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada kualitas sinergi antara pusat dan daerah. Tanpa koordinasi yang solid, proses rehabilitasi berpotensi berjalan lambat dan tidak efektif.
Aceh, kata Fadhlullah, membutuhkan dukungan yang tidak hanya berbentuk anggaran, tetapi juga pendampingan teknis. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan kembali infrastruktur berjalan sesuai standar, sekaligus mampu bertahan terhadap risiko bencana di masa depan.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun kembali harus mampu menghubungkan kembali pusat-pusat aktivitas ekonomi, sehingga masyarakat dapat segera kembali berproduksi.
Selain aspek pemulihan, rakor juga menyoroti strategi mitigasi ke depan. Pemerintah daerah didorong memperkuat sistem peringatan dini, menata ulang tata ruang berbasis risiko bencana, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma: dari sekadar respons terhadap bencana, menuju upaya pengurangan risiko secara sistematis. Dengan demikian, setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga pada ketahanan jangka panjang.
Bagi Aceh, forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan kebutuhan daerah terakomodasi dalam kebijakan nasional. Di sisi lain, kehadiran Fadhlullah mempertegas komitmen Pemerintah Aceh dalam mengawal proses pemulihan secara aktif.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi pijakan konkret dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera. Lebih dari itu, ia menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana yang kian tidak terprediksi.
Dari ruang command center di Jakarta, arah pemulihan itu digariskan. Dan bagi Aceh, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya panjang untuk kembali bangkit—lebih kuat, lebih siap, dan lebih terhubung.
