JAKARTA - Pemerintah menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan guna memastikan standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, percepatan sertifikasi tidak bisa ditunda lagi. Dalam waktu satu bulan ke depan, seluruh proses harus rampung. Pemerintah pusat dan daerah akan menggandeng Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi ketat setiap tahapan persiapan makanan.
"Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Menkes Budi pada Minggu (28/9/2025).
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa beberapa lokasi pelaksanaan program prioritas MBG. Pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola program secara menyeluruh agar lebih aman dan transparan.
Ada sejumlah strategi yang kini dijalankan. Pertama, menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Kedua, mengevaluasi disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh dapur MBG, bukan hanya di lokasi terdampak.
Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah. Seluruh aspek ini kini diawasi secara nasional. Keempat, melibatkan lintas sektor—mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lain—untuk aktif berperan dalam perbaikan program.
Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki SLHS sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar persyaratan administratif. "Sertifikasi ini menjadi garansi bahwa dapur MBG benar-benar memenuhi standar kebersihan dan kelayakan," tegas Menkes Budi.
Langkah keenam, pemerintah meminta peran aktif Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah. Pengawasan di lini terdepan diharapkan bisa mendeteksi lebih dini potensi masalah di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa seluruh proses perbaikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Hal ini penting agar masyarakat yakin bahwa program MBG berjalan aman dan sesuai standar.
"Seluruh proses ini kami lakukan secara transparan agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia," ujar Zulkifli Hasan. []
