 |
| Wakil Ketua DPR Aceh, Ir. H. Saifuddin Muhammad. SE (Ayah Fud) saat diwawancarai wartawan usai pembukaan seleksi atlet sepak bola Pra-PORA di Stadion Cot Gapu Bireuen, Rabu (16/5/2025). |
KABAR ACEH|Bireuen- Pembangunan sejumlah kantor Pemerintah di Kabupaten Bireuen mangkrak, disinyalir dilaksanakan asal jadi dan terkesan terbengkalai tanpa proses penyelesaian.
Pembangunan kantor DPRK Bireuen di Cot Gapu, Pembangunan Rumah Sakit Regional di Cot Girek, dan Rumah Sakit Peusangan Raya di Kecamatan Peusangan, saluran irigasi di Peudada dan Peusangan, yang sampai saat ini proyek tersebut mangkrak dibiarkan bertahun tahun tanpa ada kepastian kelanjutan.
Oleh karena itu memerlukan langkah yang konkrit agar pembangunan yang terbengkalai dan mangkrak di Bireuen bisa dilanjutkan kembali.
Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua DPRA, Ir. H. Saifuddin Muhammad. SE yang akrab disapa Ayah Fud, kepada wartawan usai pembukaan seleksi atlet sepak bola Pra-PORA di Stadion Cot Gapu Bireuen, Rabu (16/5/2025).
Dikatakan Ayah Fud, setelah ia meninjau langsung ke lokasi, sejumlah proyek - proyek yang mangkrak, Pemkab Bireuen maupun pihak DPRK seharusnya bisa berkoordinasi untuk mencari solusi yang konkrit demi kelanjutan proyek tersebut.
Putra asli Bireuen itu juga mengungkapkan, selaku Wakil Ketua DPRA pihaknya akan melakukan inisiasi, antara lain harus duduk dulu dengan pimpinan daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Sekda dan anggota DPR RI yang mewakili Dapil II Aceh, untuk membicarakan secara serius terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh selanjutnya.
"Berbicara pembangunan di Bireuen, Pemkab Bireuen harus memiliki konsep yang jelas, agar proyek - proyek bisa jelas. Jika kita membahas mengenai kondisi RSUD dr.Fauziah jangankan menyangkut kenyamanan pasien, pelayanan rumah sakit, kenyamanan parkir pun tidak jelas," beber Ayah Fud.
"Pemkab Bireuen harus punya konsep yang terarah agar semua nya bisa dituntaskan, bahkan ada kegiatan - kegiatan infrastruktur yang digunakan dengan APBA yang tidak fungsional akan kita revisi ulang dan disampaikan kembali ke Pemerintah Provinsi Aceh," tambahnya.
Lanjut Ayah Fud, selama ini mungkin sistem penganggaran kita hanya sifatnya kepentingan bukan sistem kebutuhan, ini yang menyebabkan ada kegiatan- kegiatan yang tidak bisa di fungsikan, secara perencanaan menurutnya ini salah besar.
Ia juga menambahkan, jika proyek - proyek yang mangkrak tidak bisa diselesaikan dengan Dana Otsus, jalan keluar nya adalah pihak ketiga atau bagaimana mencari sumber APBN dan sistem penganggaran APBA pun harus ada perubahan karena selama ini cara - cara perencanaan dilakukan, setiap tahun ada pembahasan dominan untuk kepentingan kelompok ini dan kelompok itu.
"Kenapa selama ini pembangunan di Kabupaten Bireuen banyak yang mangkrak, karena dianggarkan "keunoe di cilet beouk keuno dicilet beouk keudeh, (artinya, kesini di anggarkan sedikit, kesana di anggarkan sedikit), sehingga pembangunan yang sedang di kerjakan banyak yang mangkrak, apa salahnya jika anggarannya sedikit, difokuskan pada satu titik saja, agar setiap pembangunan yang dikerjakan bisa tuntas tepat waktu dan tidak mangkrak seperti sekarang ini," terang Ayah Fud.
"Pemkah Bireuen harus ada gerakan juga, agar proyek proyek mangkrak tersebut bisa tuntas, begitu juga DPRK Bireuen juga harus fokus terhadap pembangunan proyek - proyek yang selama ini mangkrak," tutupnya. [SR81]
